Tuesday, January 3, 2012

Batasi BBM, Pemerintah Genjot Penggunaan Transportasi Umum


JAKARTA -- Pemerintah akan menggenjot penggunaan transportasi umum untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan transportasi umum akan dibuat lebih nyaman. Kendaraan pribadi juga boleh memilih, yaitu beralih ke Pertamax, LGV (liquid gas for vehicle), atau CNG (compressed natural gas).
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan memperbaiki sarana transportasi umum dan mengembangkan penggunaan bahan bakar gas. "Kesiapan melaksanakan pembatasan harus dilakukan," katanya kemarin. LGV, Widjajono melanjutkan, diyakini lebih bagus dibanding premium. Soal pasokan, pemerintah juga menjamin ketersediaan LGV. Sebab, harga impornya lebih murah dibanding BBM. "Kami tidak khawatir akan suplai LGV. Selain produksi sendiri, bisa impor dari Singapura," katanya.
Pemerintah akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi mulai April mendatang. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah menjatah penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi untuk 2012 sebanyak 37,5 juta kiloliter. Angka ini sesuai dengan amanat Badan Anggaran DPR RI, yang meminta efisiensi sebanyak 2,5 juta kiloliter lagi dari jatah 40 juta kiloliter dalam APBN 2012.

Pada tahap awal, menurut Hatta, pemerintah telah menyediakan satu stasiun induk yang akan memasok CNG untuk lima anak stasiunnya. Pengguna CNG adalah kendaraan umum di wilayah Jabodetabek, Jawa, dan Bali.
Harga CNG lebih murah dibanding premium, yaitu sekitar Rp 4.100 per liter setara premium. "Alat konversinya seharga Rp 15 juta dan akan diberikan cuma-cuma kepada angkutan umum, sehingga tidak membebankan mereka," katanya.
Pembatasan BBM bersubsidi mendesak dilakukan, mengingat kebutuhan bahan bakar dari energi fosil mulai meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Hatta memprediksi kebutuhan BBM akan meningkat 6-8 persen tahun ini. "Pada 2011 saja, konsumsi sudah naik sekitar 1,5 juta ton dari yang ditetapkan. Karena itu, pembatasan ini untuk mencapai sasaran sekitar 40 juta kilo liter yang sudah diputuskan," katanya.

Saat ini kebutuhan energi masyarakat sekitar 3 juta barel setara minyak. Pada 2015, diproyeksikan kebutuhan minyak 6 juta barel. Berdasarkan situasi itu, Komite Kebijakan Energi Nasional mulai memikirkan skenario memenuhi kebutuhan energi dan rencana mengurangi ketergantungan terhadap energi dari fosil. Pemerintah juga berupaya meningkatkan energi lain hasil diversifikasi, seperti geotermal dan energi solar.
Tahun lalu, Hatta melanjutkan, penggunaan minyak masih sekitar 49,7 persen, gas 20,1 persen, batu bara 24.5 persen, serta energi baru dan terbarukan 5,7 persen. Namun, pada 2025, emisi Indonesia harus diturunkan menjadi 26 persen. Angkanya berasal dari pengurangan penggunaan minyak menjadi 23,6 persen, batu bara meningkat 30,7 persen, dan gas 19,7 persen.


sumber : koran tempo

No comments:

Post a Comment